KAPT Banten: Gegara Abaikan Teguran Kemendagri, Jabatan Fungsional Kacau dan Membingungkan

SERANG (srbnews.id)-Koordinator Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Banten Ucu NA Jauhar menyalahkan Gubenur WH atas pelantikan 374 jabatan fungsional. Karena Banten dinilai belum siap.

“Jabatan Fungsional itu harusnya sudah selesai di era Gubernur WH. Ada waktu 2 tahun untuk mempersiapkan, menyosialisasikan dan melantik JaFung,” kata Ucu NA Jauhar.

Setelah mendapatkan 3x surat teguran dari Kemendagri, Gubernur WH di ujung masa periodenya baru melantik 19 Jabatan Fungsional dari 400 lebih Jabatan Fungsional yang sudah disetujui Kemendagri.

“Pelantikan 19 JaFung di bulan April itu kayak main-main. Terkesan ngakalin teguran Kemendagri doang,” ujar Ucu NA Jauhar.

Pelantikan Jabatan Fungsional tidak semata-mata hanya melantik begitu saja. Banyak persiapan yang harus dilakukan.

“Kajian tentang Jabatan Fungsional tidak pernah dilakukan Gubernur WH. Perubahan SOTK juga, baru sekarang dikaji. Belum soal linier tidaknya dengan latar belakang pendidikan, dan lainnya,” ucap Ucu NA Jauhar.

KAPT Banten menemukan beberapa pejabat Fungsional tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

“Ada yang gelar MM dan MSi, JaFung malah di IT. Kan ga nyambung. Belum lagi soal tunjangan. Apakah yang semalam dilantik langsung berubah tunjangannya? Atau masih pakai tunjangan kinerja?,” kata Ucu NA Jauhar.

Hal yang paling krusial adalah kesesuaian kegiatan OPD dengan kredit poin kenaikan Jabatan Fungsional.

“Kalau tidak ada kesesuaian, bakalan banyak kegiatan/program pemerintah jadi terbengkalai. Pembangunan jadi agak telantar dan tersendat,” ujar Ucu NA Jauhar.

Hal pertama yang membingungkan, kata Ucu, apakah eselon 4 yang semalam dilantik, hari ini bertugas sebagai pejabat Fungsional atau tetap sebagai Kasie/Kasubag? (g/red/*)